pbb dan bphtb. Ananda Fitria Rahmadani. pbb dan bphtb

Djefry Kojongian. Dengan kegiatan ini harapannya masyarakat semakin memahami bagaimana proses pelayanan berikut peraturan-peraturan yang berlaku serta masyarakat mau menggunakan produk inovasi Seperti SPPT PBB Elektronik dab aplikasi ETA PBB untuk. Menurut Nizam, diskon yang diberikan berpareatif, seperti untuk PBB-P2 dengan tahun pajak 1994-2013 mendapat diskon 49,7 persen. S. 000 m2, harga tanah sebesar Rp. Pajak Daerah; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;. Gandeng Kejari hingga Polresta, Pemkot Siap Optimalisasi Pajak Daerah. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dapat didefinisikan sebagai “pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan UU No. Setelah itu, Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah akan meneliti surat permohonan wajib pajak. Lalu, fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan keringanan BPHTB dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidak memiliki tunggakan. 00-12. Landasan hukumnya adalah PMK No. March 7, 2012. ABSTRAK Sejak berlakunya UU No. (4) Format Lampiran Keputusan Bupati sebagaimanaPBB, BPHTB DAN. Menurut UU No. 000,00. Dalam peraturan Pajak Bumi dan Bangunan terbaru 2022, tarif PBB terbaru diatur pada Pasal 41. Downloads PDF (Bahasa Indonesia) Published 2020-01-31. Saat terutang PBB adalah tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan. "Kalau diakumulasi dan melihat dari tahun. Bea Perolehan HakAtas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dalam proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan terhadap pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak melalui PPAT/Notaris, maka perlu dilakukan secara terpadu melalui. 12tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. (2) Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru. Lalu, berapakah besaran PPH dan BPHTB nya: PPh = 5% x NPOP. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Disusun oleh kel. 6 Tarif dan Rumus Penghitungan BPHTB (cont. Mau cek tagihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) kini sangat mudah 27 December 2021 - 15:13:45menghitung potensi pendapatan PBB dan BPHTB. Sedangkan dalam penghitungannya, harus menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku pada daerah setempat. 2 Subjek dan Objek PBB dan BPHTB. Aset tersebut didapat dari hasil waris turun temurun dan tidak ada transaksi jual beli yang terjadi. Kompas. Penghapusan Denda Administratif PBB dan Pajak Daerah Lainnya. 91 Tahun 2010 tentang Pembayaran Pajak yang ditetapkan oleh Bupati dan Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, maka sejak tanggal 1 Januari 2010 hingga paling lambat tahun 2014, Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan PBB P2 dan BPHTB. 10. Contoh Latihan Soal Biaya Perolehan atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Ditulis oleh Unknown. Untuk menghitung BPHTB maka rumusnya adalah 5 % x (NPOP – NPOPTKP) Jadi, 5% x (2 miliar rupiah – 80 juta rupiah) = 96 juta rupiah. Realisasi PBB dan BPHTB Paling Tertinggi. : a. Jurnal Ekonomi, 13(2), 107–116. oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan. Bukan hanya itu saja, kita juga. Painan, Mei---- Pemerintah menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak kabupaten / kota. go. Margonda Raya No. Kantor Pemberitahuan PBB dan BPHTB Kota Depok; Bidang Pendapatan II, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok; Jl. jihankarlina. Jika tidak ada tagihan PBB-P2, Wajib Pajak / PPAT dapat isi Form SSPD BPHTB. , yang salah satunya adalah UU tentang PBB dan UU mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan. “Jadi, 50 persen penghasilan kita memang berasal dari PBB dan BPHTB. Kyky Octasari 3. PAJAK DAERAH PART 1 Pengertian PBB • Pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Cetak SPPT ; Balik Nama PBB. • Dikalikan dengan tarif PBB 0,5% • Perhitungan umum PBB • Untuk PBB P2 diatur dengan ketentuan Perda. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Menteri Keuangan Bambang P. Peran Pusdiklat Pajak dalam Proses Pengalihan PBB-P2. Tugas dan Fungsi Bidang PBB dan BPHTB sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2016 adalah sebagai berikut: . PBB. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh yang ada di bawahnya. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadiDalam rangka pengamanan penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2003 dan menindaklanjuti : Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-23/PJ. Tidak hanya PBB-P2, Pemkot Semarang juga kembali memperpanjang periode pemberian diskon tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 30% untuk mendukung program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Tak hany…PBB dikenakan secara berkala pada pemilik properti, sementara BPHTB dikenakan saat transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan terjadi. Berdasarkan NJOP, harga tanah Rp700. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati menyatakan bahwa, sejalan dengan transformasi digital perpajakan daerah, penyampaian SPPT PBB-P2 tahun 2023 dilakukan secara elektronik melalui e-SPPT dan dikirmkan ke. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Fotokopi STTS/struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir. SOAL PBB , BPHTB, Bea Meterai BREVET AB STEI NOV 2020. NPOP TIDAK KENAPAJAK (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK. Pengertian Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menurut Pasal 4 ayat (1) UU SPHTS adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. 05 atau 5%, lain halnya PBB dan BPHTB secara simultan berpengaruh terhadapa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi. Aduh Tania Laper. Sehubungan dengan adanya pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah, UU PDRD PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Subjek pajak : orang atau badan yang mempunyai dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangungan. 1450, 1454, 1483, 1487, 1491, 1651, 1654 Semarang Kodepos 50132 Jalan Pemuda No. BPHTB Cek Tagihan PBB. "Kami membuka layanan PBB dan BPHTB di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 08. Penggabungan PBB. perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Fotokopi STTS (Surat Tanda Terima Setoran) atau struk bukti pembayaran PBB; Fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C, atau girik;Pengecualian dari BPHTB (lihat: Psl 3 UU BPHTB) 4 fSubjek Pajak/Wajib Pajak Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Pembayaran PBB dan BPHTB melalui QRIS dan VA. harga perolehan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP tersebut dinyatakan sebagai Objek dan Subjek. Kedua, PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) dikelola oleh DJP. Pada tanggal 28 Juli 2020, Tuan“S” mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota “BB”. (3) Data NOP, luas bangunan, tarif BPHTB, dan keterangan diperoleh dari Bidang dengan berpedoman pada SPPT PBB milik peserta kegiatan PTSL. 115030400111013 115030407111097. Jl. Jurnal Ekonomi Universitas Riau, 22 (1), 1–10. SPOP yang. Menjelaskan pengertian Bea Materai dan dasar hukumnya 8. Retno Wulan. 000 dan. 000. id. Apabila NPOPTKP karena waris untuk daerah. Adapun NJOP dalam SPT PBB sebesar Rp400 juta. d. 12 Desember 2022 OPD masing-masing - 12 Desember 2022 s/d 22 Desember 2022 Pukul 08. PBB P2, BPHTB BM (1) PBB P2, BPHTB BM (1) Ika Rani. Besarnya BPHTB ini tidak dapat dimanipulasi, karena langsung terintegrasi dengan data PBB. Objeknya adalah setiap warga negara atau badan pemilik. 0 Obyek Pajak PBB. Baca: Pajak-pajak Terkait Jual-Beli Properti Untuk mengetahui cara. . Untuk menghitung besarnya PBB = Tarif PBB x NJKP. Keadaan subjek tidak ikut menentukan PBB pada awalnya merupakan pajak pusat yang alokasi penerimaannya. 1 P7. , Sabijono, H. DRA. idPBB dan BPHTB PENGANTAR AKUNTANSI HUKUM PAJAK Mahasiswa mampu menjelaskan Perencanaan Pajak (tax planning), dan Model Strategi Perencanaan Pajak Mahasiswa mampu menentukan besarnya utang PBB dan BPHTB Mahasiswa mampu menghitung besarnya utang PPh pasal 22/23/26Bea ini diatur dalam undang-undang, dipungut dari pembeli dan disetorkan oleh penjual. b. Yang termasuk dalam kriteria Objek Bumi dan Objek Bangunan diantaranya: Objek Bumi. 4 Dasar Pengenaan PBB dan BPHTB. Merujuk ketentuan yang tertuang pada Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 UU No. Tata Cara Perhitungan. Kata Kunci : PBB, BPHTB, Pendapatan Daerah ABSTRACK The purpose of this study are to determine the effect of PBB and BPHTB for Regional. . PBB, BPHTB DAN PAJAK DAERAH. Hal ini berangkat dari tugas bidang PBB dan BPHTB, yang salah satunya adalah memvalidasi data, sehingga tidak ada rekaan data dari wajib pajak. Tahun 2002, Ibu Siti membeli sebidang tanah hak milik melalui lelang (KLN), nilai transaksinya Rp 500. materi pajak pbb, bphtb, bea materai. Subyek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi. Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh wajib pajak. NJOP = Rp1. Nah, nilai NPOP atau nilai transaksinya berarti adalah 1000m2 x 2 juta= 2 miliar rupiah. Sebuah rumah dengan bangunan 100 m² berdiri di atas. III. Berbicara pengelolaan, PBB sendiri terbagi menjadi dua yaitu PBB P2 yang dikelola oleh pemerintah daerah dan PBB P3 yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. 78. Tugas Pertemuan 2. (2014). pptx-dikonversi. Pak Budi memiliki aset yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB). Proposal Kewirausahaan Kelompok 6. JADWAL POLING. COM, BANGKALAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan meluncurkan program ‘ramah hutang’ melalui Pembebasan Denda. Nilai NJOPTKP untuk PBB-P2 ditetapkan paling rendah RP 10 juta bagi setiap Wajib Pajak. Lalu, berapakah besaran PPH dan BPHTB nya: PPh = 5% x NPOP. go. Objek. Anda akan dialihkan ke dinas terkait seperti BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah) DKI Jakarta atau Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Setelah itu. BPHTB unindra. PBB adalah pajak yang harus dibayarkan karena memiliki, menguasai, dan atau mendapatkan manfaat atas bumi dan atau bangunan. Dimana PBB P2 tidak terdapat nilai jual kena pajak (NJKP) yang merupakan suatu persentase tertentu dari nilai jual objek. Pelayanan Online PBB ; ETA PBB ; Informasi Pelayanan . 115030400111003 2. SOAL PBB , BPHTB, Bea Meterai BREVET AB STEI NOV 2020. Petugas Pelayanan mencetak Salinan SPPT / STTS / Bukti Validasi BPHTB / Catatan pembayaran PBB, kemudian menyerahkan ke pemohon. 1. "Ditinjau dari aspek lokalitas, hubungan antara pembayar pajak dan yang menikmati manfaat pajak, serta praktek yang umum di. Pemkot Bidik Bisnis Indekos. 000m2. 000. Jl. Biaya / Tarif. Yang menjadi Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang. Tak jarang Anda ingin mengetahui berapa perolehan hak yang dimiliki, maka dengan cara menghitung BPHTB yang mudah, di mana besaran BPHTB yang diperoleh 5 persen dari harga beli,. 8 Tahun 2010 tentang Pajak. Realisasi PBB dan BPHTB Paling Tertinggi. KOMPAS. Dan setiap daerah ini berbeda-beda. "Penetapan target PBB itu sudah ditetapkan sejak 3 Januari 2021, artinya kewajiban pembayaran. yosua 322017099. Whistleblower 2022 View. Berdasarkan jurnal Analysis of Potential Land and Building Transfer Tax as One of the Local Taxes oleh Suryanto, Hermanto, dan Rasmini, sejak 1 Januari 2010. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa BPHTB merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. memperoleh manfaat atas bangunan. yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan. Pemkot Bidik Bisnis Indekos. pemahaman pada materi PBB, BPHTB dan Bea Materai. Jadi, dalam program ini terdiri dari pemberian bebas denda khusus tunggakan PBB dari tahun masa pajak 1992 hingga tahun 2022. Baik itu berupa hak milik, hak guna. ppt bphtb. PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Kelompok 4: Laily Istoqomah (201813002) Mita Yulistiawati (201813012) Unniatul Kholifa (201813143) Fera Feriska (201813017) Pengertian PBB Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan. Download Presentation. Powered by . Persyaratan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan . Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) cukup baik dengan nilai. Pengertian BPHTB • Pajak BPHTB adalah pajak Kabupaten/Kota yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan • Obyek pajaknya berupa perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemindahan atau pemberian hak baru • wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan • Validasi pajak BPHTB yaitu pengesahan Surat Setoran Pajak Daerah. Tarif dan cara menghitung BPHTB. Pengelolaan PBB dan BPHTB Kepada Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) Hubungan antara Pengetahuan, Penggunaan, dan Sistem Administrasi Pajak dengan Kepatuhan Melaksanakan Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan. PBB dan BPHTB . Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang PBB dan BPHTB yang meliputi pendataan dan penilaian, pengolah data dan informasi serta penagihan. 000. PBB, BPHTB Dan Bea Materai | PDF. 20. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan. PP No. Subjek PBB yang dikenakan kewajiban membayar PBB berdasarkan ketentuan. 000. Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Bidang PBB & BPHTB. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Berdasarkan Pasal 185 UU No. PEMBAHASAN. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) A. Subjek pajak: 1. f. kasus di atas termasuk WP PBB Perdesaan dan Perkotaan. Kartika Yuni Asih - 2011000095 - TUGAS BPHTB PAJAK. 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No.